PPKM Dicabut, Pemprov Minta Warga Tetap Waspada Covid-19

PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM-Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia resmi dihentikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Desember 2022 lalu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap waspada dan tetap menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang kesehatan.

“Bukan darurat COVID yang dicabut tapi pembatasan kegiatan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin di sela-sela Rapat Koordinasi dalam rangka Menindaklanjuti Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI secara daring pada Senin (2/1/2023).

Dicabutnya PPKM kata Nuryakin ada perubahan di dalam penerapan aturan terkait penanganan covid. Dia meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menaati protokol kesehatan seperti penggunaan masker. “Yang jelas ada turunannya, dulukan ada perda jika orang melanggar itu ada sangsinya sekarang kita sesuaikan,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur RSUD Doris Sylvanus Yayu Indriaty menambahkan fasilitas, sarana, alat dan lain-lain serta SDM tetap disiapkan. Ruang isolasi tetap disiapkan tapi kata Yayu tidak seperti dulu. Apalagi melihat perkembangan beberapa waktu ini, kasus mulai melandai tapi bukan tidak ada tapi masih tetap ada. Kegiatan vaksinasi tetap dilakukan begitu juga sosialisasi dan edukasi pada masyarakat juga tetap dilaksanakan. “Dari dua ruangan menjadi untuk satu ruangan karena saya melihat confirm positif menurun tapi ini tetap kita waspadai,” tandasnya.

Berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo menuturkan, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi Covid – 19. Penggunaan masker di keramaian dan ruang tertutup harus dilanjutkan. “Kesadaran vaksinasi harus terus digalakan karena ini untuk membantu imunitas dan masyarakat harus mandiri dalam pencegahan penularan, mendeteksi gejala dan mencari pengobatan,” tuturnya.

Aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan disemua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas tenaga kesehatan dan memastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan. Terutama vaksinasi booster dalam masa transisi. “Satgas covid di pusat dan di daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat,” tandasnya.

Rakor yang berlangsung secara daring ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso serta Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. (Redk-2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *