PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (8/1), menggelar rapat evaluasi. Hal itu untuk melihat sejauhmana capaian kinerja selama tahun 2023, dan menentukan langkah untuk pelaksanaan program kerja tahun 2024. Rapat evaluasi dilaksanakan di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Kalteng.
Ketua FKPT Kalteng Prof Khairil Anwar mengungkapkan, sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan program tahun 2023. Salah satunya sejumlah pelaksanaan program yang diturunkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Bumi Tambun Bungai. Apalagi banyak program yang dilaksanakan menyasar kabupaten di Kalteng.
“Perlu menjadi catatan soal koordinasi antara FKPT dan BNPT, terkait pelaksanaan program. Itu mengingat wilayah Kalteng yang cukup luas, sehingga koordinasi perlu dilaksanakan secara intensif,” tegas Khairil saat mempimpin rapat.
Diungkapkan Khairil, setidaknya ada beberapa program BNPT melalui FKPT Kalteng pada 2023 yang dilaksanakan di kabupaten. Pertama Bidang Humas, Media Massa, dan Hukum yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas. Kedua, Bidang Perempuan dan Anak yang dilaksanakan di Kabupaten Katingan.
Meski pelaksanaan program bisa dikatakan sukses, jelas Khairil, namun masih menyisakan beberapa catatan penting. Persoalan koordinasi antara BNPT dan FKPT masih sering terjadi kesalahpahaman. Hal itu membuat pelaksanaan program masih perlu disempurnakan dengan baik.
“Persoalan lain yang perlu disikapi, berkaitan dengan program diluar BNPT. Kita perlu menggandeng sejumlah pihak seperti Dewan Adat Dayak (DAD), Badan Kesbangpol Kalteng, dan sejumlah perangkat daerah lainnya,” kata Khairil.
Kerja sama dimaksud, ungkap Kharil, agar keberadaan FKPT di Kalteng bisa dirasakan banyak pihak, terutama masyarakat. Apalagi dengan kondisi dana yang minim, FKPT sangat membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Sehingga sejumlah program dalam upaya pencegahan terorisme di Kalteng bisa berjalan maksimal.
Secara umum, jelas Khairil, Indeks Potensi Radikalisme (IPR) di Kalteng memang sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan IPR Kalteng kini berada di bawah rata-rata nasional. Namun kondisi tersebut, tidak boleh membuat lengah. Upaya dan program pencegahan melalui FKPT harus terus digalakkan.
“IPR kita memang turun. Kita sekarang berada di peringkat 18 dari 34 provinsi. Namun, langkah FKPT untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan radikalisme harus tetap dilaksanakan,” tegas Khairil. (*/Redk-1)
