PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM-Gubernur Kalimantan Tengah bergerak cepat untuk menekan laju inflasi yang melanda saat ini. Setelah bertemu dan mendengar langsung arahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dua hari lalu, gubernur mengumpulkan kepala desa se Kalimantan Tengah.
Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dan kolaborasi antar unit pemerintahan beserta stakeholder terkait menjadi prasyarat bagi implementasi strategis pengendalian inflasi, menyusul penetapan pemerintah terkait penaikan harga BBM pada beberapa waktu lalu.
Gubernur rencananya akan menyampaikan berbagai hal strategis untuk mengatasi inflasi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.
Rakor Pemerintahan Desa ini akan digelar pada Kamis (15/9/2022) dan rencananya dihadiri 4.777 orang. Terdiri dari unsur Forkopimda, Bupati/Walikota se -Kalteng, seluruh OPD lingkup Pemprov Kalteng, instansi vertikal di Provinsi Kalteng, Kadis PMDes se-Kalteng, Camat se-Kalteng, Babinsa se-Kalteng, Babinkamtibmas se-Kalteng, Lurah, Kepala Desa, dan Ketua TP-PKK se-Kalteng.
Sementara itu beberapa waktu lalu Kemendes PDTT yang sesuai sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemendes PDTT mengeluarkan Kepmendesa PDTT 97/2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa, fokus mensirkulasikan produk pangan dan energi antar desa untuk menjaga harga barang di desa tetap rendah, terutama komoditas pangan dan energi.
Kemendes ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi di desa, melaksanakan mitigasi dampak inflasi di desa, dan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi Desa. (Redk-2)
