PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM–Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Satuan Manunggal Satu Atap (UPT-PPD Samsat) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) perihal optimalisasi pelayanan publik dan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan Y Freddy Ering, saat dikonfirmasi di gedung dewan, beberapa waktu lalu. Menurutnya, realisasi penerimaan UPT-PPD Samsat Pangkalan Bun dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setiap setiap tahun hampir meningkat dan selalu memenuhi target bahkan melampaui target.
“Saat melaksanakan kunjungan ke UPT-PPD Samsat Pangkalan Bun, Komisi I menerima informasi bahwa realisasi penerimaan UPT-PPD Samsat setempat hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan dan memenuhi bahkan melampaui target. Hal ini tentunya harus kita apresiasi,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, saat ini UPT-PPD Samsat Pangkalan Bun mempermudah pelayanan administrasi yakni terjalinnya kerjasama dengan Bank Kalteng Cabang Kobar perihal setoran PKB dari masyarakat, dengan telah di bukanya loket Kas Bank Kalteng di kantor Samsat Kobar.
Kendati demikian, Komisi I DPRD Kalteng juga menerima informasi bahwa potensi pendapatan dari sumber Pajak Air Permukaan di Kabupaten Kobar masih banyak yang belum tergali secara optimal.
Pasalnya penggunaan air permukaan hanya berdasarkan asumsi dan tidak dilakukan dengan alat pengukuran pemanfaatan air permukaan dan penggunaan bahan bakar belum terdapat ada data akurat di setiap objek pajak.
“Sejauh ini, jumlah perusahaan di Kobar yang menjadi Wajib Pajak Air Permukaan terdiri dari perusahaan sektor perkebunan berjumlah 14 Wajib Pajak, Perusahaan Sektor Kehutanan berjumlah 2 Wajib Pajak dan Perusahaan Sektor Pertambangan berjumlah 1 Wajib Pajak, serta Perusahaan pengolahan CPO sebanyak 1 perusahaan, dimana 12 perusahaan telah memasang alat meteran air (water flow),” tandasnya.
Politisi dari Fraksi Perjuangan ini juga mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dapat memberikan perhatian lebih kepada UPT-PPD Samsat Pangkalan Bun dari sisi anggaran operasional dan sarana prasarana pendukung yang diperlukan agar unit ini dapat lebih maksimal dan merata untuk melakukan kegiatan pemungutan pajak di Kabupaten Kobar. (Redk-2)
