JAKARTA, KALTENGKITA.COM – Dana bantuan sosial (bansos) 2021 masih tersisa sebesar Rp 2,7 triliun. Parlemen meminta pemerintah segera menyalurkan bansos itu kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) harus segera menyusun rencana untuk melaksanakan penyaluran bantuan yang tertunda tersebut. “Harus gerak cepat,” tegasnya.
Menurut dia, saat ini banyak masyarakat yang benar-benar perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama masyarakat yang perekonomiannya tergerus akibat pandemi Covid-19.
Banyak warga yang terkena pemutusan kerja, sehingga ekonomi mereka semakin sulit. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan, Kemensos perlu menjelaskan rencana kerja penyaluran bansos tersebut.
Selain itu, Kemensos harus menjelaskan penyebab atau kendala penyaluran sisa bansos, untuk dicarikan solusi lebih lanjut, Hal ini supaya tidak terjadi kembali permasalahan yang serupa.Bamsoet menegaskan, pemerintah perlu secepatnya memperbaiki dan memvalidasi data penerima bantuan dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Hal ini agar bansos dapat sampai kepada kelompok penerima manfaat.Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, bansos masih tersisa sebesar Rp 2,7 triliun dari APBN tahun anggaran 2021. Kemensos akan mempercepat realisasi anggaran sampai akhir Februari 2022.
Dari total Rp 103,2 triliun anggaran bansos, saat ini sudah terealisasi 97,56 persen. Kemensos sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sisa anggaran untuk bansos 2021. Risma juga merinci realisasi anggaran Kemensos di 2021.
Yaitu, anggaran belanja pegawai sebesar Rp 473,8 miliar dan terealisasi Rp 444,1 miliar. Selanjutnya, anggaran belanja barang terealisasi 94,41 persen. Total anggaran yang disiapkan adalah Rp 3,9 triliun dan terpakai Rp 3,7 triliun.Kemudian anggaran belanja modal yang terealisasi 94,97 persen.
Realisasi anggaran Kemensos keseluruhan sebesar 97,42 persen. Total anggaran Kemensos pada 2021 sebesar Rp 108 triliun dan terealisasi Rp 105 triliun. (Redk-2)
